TANTANGAN PENYELENGGARAAN PILKADA: PENYESUAIAN TAHAPAN PEMILIHAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengembangan hukum pilkada di Indonesia, khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden. Permasalahan yang diangkat adalah tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pilkada dalam menyesuaikan tahapan pemilihan dengan putusan MK dan dampaknya terhadap sistem politik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang, putusan MK, dan doktrin hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa putusan MK memberikan kepastian hukum, tetapi juga memicu perdebatan mengenai representasi politik dan keadilan dalam sistem pilkada. Rekomendasi disajikan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu.