PROBLEMATIKA PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DI INDONESIA SEBAGAI RESPON TERHADAP PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Penulis

  • Natanel Sibertus Universitas Tanjungpura
  • Salma Maulidya Universitas Tanjungpura
  • Andrean Maulana Universitas Tanjungpura
  • Alfatur Sigar Universitas Tanjungpura
  • AB. Akbar Maulana Universitas Tanjungpura

Kata Kunci:

Subsidi Pupuk, Pertanian, Adaptasi Iklim, Distribusi Pupuk

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan subsidi pupuk di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadapi dampak perubahan iklim global. Subsidi pupuk memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan, melindungi petani dari fluktuasi harga pupuk global, dan memperkuat ekonomi pedesaan. Namun, implementasinya dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, termasuk ketidaktepatan sasaran distribusi, ketergantungan petani pada pupuk kimia, lemahnya pengawasan, serta ketidakcukupan alokasi anggaran. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dan analisis deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut, seperti kurangnya data terintegrasi, ketidaksesuaian distribusi dengan kebutuhan petani kecil, serta penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak

This study examines the effectiveness of fertilizer subsidy policies in Indonesia as part of the government's efforts to address the impacts of global climate change. Fertilizer subsidies are primarily aimed at increasing agricultural productivity, supporting food security, protecting farmers from global fertilizer price fluctuations, and strengthening the rural economy. However, its implementation faces a number of serious challenges, including inaccurate distribution targeting, farmers' dependence on chemical fertilizers, weak supervision, and insufficient budget allocation. Using a qualitative method based on literature studies and descriptive analysis, this study identifies factors that hinder the effectiveness of the policy, such as a lack of integrated data, mismatches in distribution with the needs of smallholder farmers, and the misuse of subsidies by ineligible parties

 

Unduhan

Diterbitkan

2024-12-30