PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PIMILIHAN KEPALA DAERAH

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Kejaksaan, termasuk pencegahan pelanggaran, penegakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi Kejaksaan, seperti keterbatasan sumber daya, kerjasama antar lembaga yang kurang optimal, dan peningkatan praktik kecurangan yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif oleh Kejaksaan berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan integritas pemilu, meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antar lembaga dan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

This study examines the role of the Prosecutor's Office in supervising the General Election (Pemilu) and Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia. As a law enforcement agency, the Prosecutor's Office has a strategic responsibility to ensure the implementation of honest, fair, and transparent elections, in accordance with Law Number 16 of 2004 and Number 7 of 2017. This study identifies various supervisory functions carried out by the Prosecutor's Office, including prevention of violations, law enforcement, and socialization to the community. In addition, this study also discusses the challenges faced by the Prosecutor's Office, such as limited resources, less than optimal inter-agency cooperation, and an increase in complex fraudulent practices. The results of the study indicate that effective supervision by the Prosecutor's Office has a positive impact on public trust and election integrity, although there are still obstacles that need to be overcome. This study recommends increasing cooperation between institutions and legal education for the community to improve the effectiveness of election supervision in the future.