EFEKTIFITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 06 TAHUN 2012

(Studi Kasus Di Pasar Banjarsari Cikande)

Abstrak

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi aparatur pemerintah dan masyarakat. peran aktif masyarakat dalam bidang pengawasan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan peran aktif pemerintah, karena pada hakekatnya pemerintah yang memiliki legalitas mengenai pengawasan tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu penulis ingin mengambarkan secara detail tentang peran dari dinas koprasi, umkm, perindustrian dan perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional dan bagaimana funsi dari peraturan daerah yang menjad aturan yang di gunakan untuk tolak ukur pengawasan tersebut. Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan, Undang-undang (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach), Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi Pustaka, Prosedur Analisis data secara deskriptif kualitatif. Bahwa dinas perindustrian dan perdagangan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan. Banyak faktor yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal. Upaya dinas perindustrian dan prdagangan perlu mengandeng satpol pp guna mentertibkan pasar tersebut sehingga pasar tersebut dapet rapi dan bersih. Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten serang dalam pengelolaan Pasar Tradisional banjarsari. Peran pemerintah sangant penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan karena pemerintah memiliki wewenanag untuk itu.  

Supervision is an inseparable part of the existence of government officials and society. The community's active role in the field of supervision will not work without the support and active role of the government, because in essence the government has the legality regarding such supervision. The aim of writing this thesis is that the author wants to describe in detail the role of the cooperatives, UMKM, industry and trade departments in supervising traditional markets and the function of regional regulations which are the rules used to measure this supervision. In this method, the approach used is normative juridical. In this research the researcher also uses the approach, statute approach, conceptual approach, case approach. In this research, the researcher also uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is literature study, descriptive qualitative data analysis procedures. That the industry and trade department has an important role in carrying out supervision. Many factors cause this supervision to not be carried out optimally. Efforts by the industry and trade department need to collaborate with Satpol PP to bring order to the market so that the market is neat and clean. The supervision carried out by the Serang Regency Industry and Trade Service in managing the Banjarsari Traditional Market is not yet effective. The government's role is very important in carrying out supervision and enforcement because the government has the authority to do so.