ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PASAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA 23/PDT.SUS-PHI/2023/PN.SRG)

Abstrak

: Pada prinsipnya hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan perlindungan terhadap buruh dan perusahaan serta memuat hak dan kewajiban antara buruh dan perusahaan. Dalam hubungan kerja perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa sebab alasannya (secara sepihak). Untuk mencegah hal seperti itu maka sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap buruh guna menjamin perlakukan tanpa diskriminasi terhadap buruh dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh setelah di PHK oleh perusahaan. Dalam pembahsan penelitian ini adalah menganalisis mengenai pemberian hak kepada buruh setelah di PHK oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai aturan pemberian hak kepada buruh setelah di PHK yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang CiptaKerja.

: In principle, employment law aims to create protection for workers and companies and contains the rights and obligations between workers and companies. In an employment relationship, companies are prohibited from terminating employment (PHK) without reason (unilaterally). To prevent such things, it is very necessary to provide legal protection for workers in order to guarantee non-discriminatory treatment of workers and to ensure the fulfillment of workers’ rights after being laid off by the company. In the discussion of this research, it is to analyze the granting of rights to workers after being laid off by a company that is not in accordance with applicable laws and regulations. So that the purpose of this research is to analyze normatively and legally the rules for granting rights to workers after being laid off as regulated in Article 156 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation.