IMPLIKASI UU ITE TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDNESIA

Abstrak

Isi Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan pers di Indonesia. Dalam era digital, UU ITE menjadi dasar hukum untuk mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk media pers. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan UU ITE justru membatasi ruang gerak jurnalis dan media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dari berbagai sumber hukum dan kasus terkait pelanggaran kebebasan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering disalahgunakan untuk menekan jurnalis. Akibatnya, terdapat efek jera (chilling effect) yang memengaruhi keberanian media dalam memberitakan isu-isu kritis. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE agar dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum di dunia maya dan perlindungan terhadap kebebasan pers.

This study aims to examine the implications of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) on press freedom in Indonesia. In the digital era, the UU ITE serves as the legal foundation for regulating online activities, including the press. However, there are concerns that the implementation of the UU ITE may restrict the freedom of journalists and media outlets in delivering information to the public. This research employs a descriptive qualitative method by analyzing literature from various legal sources and cases related to press freedom violations. The findings indicate that certain articles in the UU ITE, such as those concerning defamation and hate speech, are often misused to suppress journalists. Consequently, this creates a chilling effect that undermines the media's courage to report on critical issues. Therefore, revisions to problematic articles in the UU ITE are necessary to strike a balance between law enforcement in the digital space and the protection of press freedom.