EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH
Kata Kunci:
Otonomi Daerah, Hukum Lingkungan, Pemerintah Daerah, Kewenangan, Pengelolaan LingkunganAbstrak
Penerapan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya penegakan hukum di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup di era otonomi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan telah diberikan, dalam praktiknya implementasi masih kurang maksimal karena lemahnya koordinasi dan belum optimalnya kapasitas kelembagaan di daerah.
The implementation of regional autonomy has significantly transformed the governance system in Indonesia, including in the management of environmental affairs. Local governments are granted the authority to regulate and administer governmental matters in the environmental sector based on the characteristics of their respective regions. However, in practice, various challenges remain, such as overlapping authority with the central government, limited human resources, and weak law enforcement at the regional level. This study aims to evaluate the effectiveness of local government authority in managing the environment in the era of autonomy and to identify the supporting and inhibiting factors. The method used is a normative-juridical approach combined with document analysis. The results show that although the authority has been granted normatively, its implementation is still suboptimal due to poor coordination and the limited institutional capacity of local governments.
