POLITIK IDENTITAS DAN TANTANGAN KEBHINEKAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG INKLUSIF DAN PROGRESIF
Kata Kunci:
Politik Identitas, Kebhinekaan, Demokrasi Inklusif, Polarisasi, PluralitasAbstrak
Politik identitas menjadi fenomena yang semakin dominan dalam lanskap politik Indonesia, terutama menjelang momentum elektoral. Identitas primordial seperti agama, etnisitas, dan budaya kerap dijadikan alat mobilisasi massa, yang berdampak pada polarisasi sosial dan melemahnya semangat kebhinekaan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola keberagaman tanpa terjebak dalam eksklusivitas kelompok yang menghambat integrasi nasional. Dalam konteks ini, demokrasi yang inklusif dan progresif menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin partisipasi politik yang setara dan adil bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berbasis identitas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik identitas di Indonesia, dampaknya terhadap kohesi sosial, serta strategi untuk memperkuat demokrasi yang mampu merangkul pluralitas. Diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan negara, masyarakat sipil, dan media untuk menciptakan ruang politik yang sehat dan toleran.
Identity politics has become an increasingly dominant phenomenon in Indonesia's political landscape, particularly in the lead-up to elections. Primordial identities such as religion, ethnicity, and culture are often used as tools for mass mobilization, leading to social polarization and weakening the spirit of diversity. The main challenge is how to manage diversity without falling into group exclusivity, which hinders national integration. In this context, inclusive and progressive democracy is essential to ensure equal and fair political participation for all citizens, without identity-based discrimination. This article aims to examine the dynamics of identity politics in Indonesia, its impact on social cohesion, and strategies for strengthening democracy that embraces plurality. A multidimensional approach involving the state, civil society, and the media is needed to create a healthy and tolerant political space.