IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016 TERHADAP PRILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan tersebut, khususnya terkait Pasal 292 KUHP, serta dampaknya terhadap dinamika pertumbuhan komunitas LGBT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perluasan kriminalisasi perilaku LGBT dengan alasan bahwa pembentukan dan perluasan norma pidana merupakan kewenangan legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Putusan ini berpegang teguh pada asas legalitas dalam hukum pidana, menegaskan bahwa frasa-frasa dalam Pasal 292 KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena telah jelas mengatur perlindungan anak dari perbuatan cabul sesama jenis. Namun, terdapat dissenting opinion dari empat hakim konstitusi yang berpendapat bahwa Pasal 292 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mencakup perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa, yang dianggap tercela menurut nilai-nilai agama dan living law Pancasila. Implikasi dari putusan ini sangat kompleks; penolakan perluasan kriminalisasi secara tidak langsung ditafsirkan sebagai ketiadaan larangan eksplisit, memicu peningkatan keberanian komunitas LGBT untuk berekspresi. Fenomena ini didukung oleh organisasi HAM, pendanaan internasional, dan kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi konsolidasi komunitas LGBT. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat Indonesia menunjukkan penolakan kuat terhadap perilaku LGBT berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Konflik antara norma hukum nasional yang belum mengatur secara eksplisit larangan LGBT dengan nilai-nilai sosial dan agama menciptakan "zona abu-abu" hukum, yang menyoroti urgensi bagi legislatif untuk merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif demi kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan yang sejalan dengan ideologi Pancasila.

This study examines the implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 regarding the behavior of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) individuals in Indonesia. The study primarily analyzes the legal considerations of the constitutional judges in the decision, particularly in relation to Article 292 of the Criminal Code, and its impact on the growth dynamics of the LGBT community. The study employs a normative approach with a descriptive qualitative method, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the Constitutional Court rejected the request to expand the criminalization of LGBT behavior, stating that establishing and expanding criminal norms is the legislature's authority, not the Constitutional Court's as a negative legislator. The decision adheres to the principle of legality in criminal law and affirms that the phrases in Article 292 of the Criminal Code do not conflict with the 1945 Constitution because they clearly regulate the protection of children from same-sex indecent acts. However, four constitutional judges dissented, arguing that Article 292 of the Criminal Code should be declared contrary to the 1945 Constitution because it does not cover same-sex indecent acts between adults. According to religious values and the living law of Pancasila, these acts are considered reprehensible. The implications of this ruling are complex. The rejection of expanded criminalization is indirectly interpreted as an absence of an explicit prohibition, which has sparked increased boldness among the LGBT community to express themselves. Human rights organizations, international funding, and advancements in information technology that facilitate the consolidation of the LGBT community support this phenomenon. Nevertheless, the majority of Indonesian society strongly rejects LGBT behavior based on religious and cultural values. The discordance between national legal norms that do not explicitly prohibit LGBT behavior and social and religious values engenders a "gray area" in the law, underscoring the imperative for the legislature to formulate clear and comprehensive regulations for legal certainty, public benefit, and justice in accordance with the ideology of the five principles of the Indonesian state ideology (Pancasila).