IMPLEMENTASI PERMENDESA PDTT NO 6. TAHUN 2023 TENTANG DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Jalan Di Nagari Koto Nopan) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 Tentang Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Jalan Di Nagari Koto Nopan) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Nur Silfah, NIM 1321.051, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi Skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pembangunan jalan di Nagari Koto Nopan yang dinilai belum sesuai dengan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023. Hambatan utamanya adalah karena Koto Nopan termasuk daerah 3T (tertinggal, terpinggir, terisolir), dengan akses yang sulit, minim tenaga ahli, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah ini serta mengkaji implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 tersebut dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan jalan di Nagari Koto Nopan serta implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan pengalaman lapangan. Data yang digunakan mencakup data primer, yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, narasumber yang diwawancarai meliputi Camat Rao Utara, Wali Nagari Koto Nopan, serta masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, serta referensi dari Al-Qur’an dan hadis yang relevan dengan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.  Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan di Nagari Koto Nopan belum berjalan optimal dan masih dalam tahap perencanaan. Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 secara teori sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, namun dalam praktik belum mencerminkan nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, amanah, dan partisipasi masyarakat. Kurangnya keterlibatan publik, transparansi, serta distribusi manfaat yang tidak merata menjadi indikator lemahnya penerapan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi agar pembangunan benar-benar selaras dengan prinsip tata kelola Islami dan berpihak pada kemaslahatan Masyarakat.

This thesis is titled “Implementation of the Minister of Village PDTT Regulation No. 6 of 2023 on Villages (Case Study of Road Improvement Construction in Nagari Koto Nopan) Viewed from the Perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah”, written by Nur Silfah, NIM 1321.051, Study Program of State Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Sjech M. Djamil Djambek Islamic State University, Bukittinggi. The writing of this thesis is motivated by the suboptimal road development in Nagari Koto Nopan, which is deemed not in accordance with the Minister of Village Development Regulations PDTT No. 6 of 2023. The main obstacle is that Koto Nopan is classified as a 3T area (underdeveloped, marginalized, isolated), with difficult access, a lack of experts, and budget constraints. Therefore, the author is interested in researching the implementation of road development in this region and examining the implementation of Minister of Village Development Regulations PDTT No. 6 of 2023 from the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. The formulation of the problem in this research is the implementation of road construction in Nagari Koto Nopan and the implementation of the Ministry of Villages PDTT Regulation No. 6 of 2023 when viewed from the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. This research uses empirical research methods, which is an approach that focuses on the collection of data obtained directly through observation and field experiences. The data used includes primary data, which is collected through direct observation, interviews, and documentation. In this case, the interviewees include the Head of Rao Utara District, the Wali Nagari Koto Nopan, and local communities. In addition, this research also utilizes secondary data sourced from various literature, such as books, scientific journals, as well as references from the Qur'an and relevant hadiths related to the implementation of construction and road infrastructure improvement. Based on the research results, it can be concluded that the road construction in Nagari Koto Nopan has not been optimally implemented and is still in the planning stage. The implementation of the Minister of Village PDTT Regulation No. 6 of 2023 is theoretically in accordance with the principles of fiqh siyasah dusturiyah, but in practice, it has not reflected values such as deliberation, justice, trustworthiness, and community participation. The lack of public involvement, transparency, and uneven distribution of benefits are indicators of weak policy implementation. Therefore, strengthening the implementation is necessary to ensure that development truly aligns with the principles of Islamic governance and favors the welfare of the community.