IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA DI BRI BRANCH OFFICE RUTENG MANGGARAI FLORES NTT

Abstrak

Abstrak: Bank memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan permodalan usaha dan investasi bagi para pelaku usaha dalam bentuk fasilitas pinjaman atau kredit. Namun dalam praktiknya, masih kerap dijumpai permasalahan kredit bermasalah yang disebabkan oleh wanprestasi dari pihak debitur. Bank mewajibkan adanya jaminan berupa hak tanggungan dan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan dan fidusia serta faktor-faktor yang memengaruhinya di BRI Branch Office Ruteng Manggarai Flores NTT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pada jaminan fidusia, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan praktik di lapangan. Faktor yang memengaruhi antara lain kondisi ekonomi debitur, itikad baik, dan kendala administratif.

Abstrak: Banks play a crucial role in supporting business capital growth and investment for entrepreneurs through loan or credit facilities. However, in practice, non-performing loans caused by borrower default remain a common issue. Banks require collateral in the form of liens and fiduciary rights. This study aims to analyze the implementation of the law in resolving non-performing loans secured by liens and fiduciary rights, as well as the factors influencing this process at the BRI Branch Office in Ruteng, Manggarai, Flores, NTT. The research method applied is empirical legal research using a case study approach. The data used includes primary and secondary data, collected through interviews, observations, and literature review, and analyzed using descriptive qualitative methods with source triangulation techniques. Therefore, this study is important to examine the alignment between applicable legal provisions and the practices of resolving non-performing loans at the BRI Branch Office in Ruteng. The research findings indicate that the resolution of non-performing loans secured by mortgage rights is conducted in accordance with applicable legal provisions. However, regarding fiduciary security, there is a discrepancy between normative provisions following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and practice, where default determination and collateral execution are carried out unilaterally by the