TANTANGAN HUKUM PENERAPAN SIREKAP DI WILAYAH AKSES INTERNET TERBATAS: STUDI PEMILU SUMUT 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang tantangan hukum yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Utara pada Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di daerah dengan akses jaringan internet terbatas pada pemilu tahun 2024. Implementasi SIREKAP menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan akses internet di daerah terpencil, yang dikaji dalam konteks Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), menganalisis konsistensi dan subtansi peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU No.5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PKPU No.3 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan KPU No.219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Temuan utama menunjukan bahwa regulasi ini menegaskan bahwa jika terjadi kegagalan jaringan, rekapitulasi dilanjutkan secara manual, dan Formulir Model C.Hasil (fisik) memiliki supremasi hukkum di atas data digital SIREKAP. Artinya kegagalan teknis SIREKAP tidak membatalkan hasil pemilu. Namun, penundaan pengunggahan data ini menghambat transparansi real-time dan berpotensi memicu ketidak percayaan publik serta sengketa administratif karena hak informasi Masyarakat tidak terpenuhi tepat waktu.

This study aims to analyze the legal challenges faced by the North Sumatera Provincial KPU in implementing the Recapitulation Information System (SIREKAP) in areas with limited internet access in the 2024 elections. The implementation of SIREKAP faces serious challenges due to limited internet access in remote areas, which is examined in the context of North Sumatra. The research method used in this paper is normative legal research (juridical normative), analyzing the consistency and substance of legislation, namely Law No. 7 of 2017 concerning Elections, PKPU No. 5 of 2024 concerning the Recapitulation of Vote Counting and Acquisition Results and the Determination of General Election Results, PKPU No. 3 of 2024 concerning the Stages and Schedule for the Implementation of General Elections, and KPU Decision No. 219 of 2024 concerning Guidelines for the Implementation of the Recapitulation of Vote Counting Results in General Elections. The main findings show that this regulation confirms that in the event of a network failure, the recapitulation will continue manually, and Form C.Hasil (physical) has legal supremacy over SIREKAP digital data. This means that technical failures in SIREKAP do not invalidate the election results. However, the delay in uploading this data hinders real-time transparency and has the potential to trigger public distrust and administrative disputes because the public's right to information is not fulfilled in a timely manner.