ANALISIS YURIDIS FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pada struktur peradilan pidana yang memiliki kedudukan strategis sebagai pengemban otoritas negara di ranah penuntutan. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memegang asas Dominus Litis yang berarti pengendalian perkara pada proses pengadilan pidana. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, terjadi perubahan signifikan terhadap kewenangan Kejaksaan terutama dalam aspek penuntutan dan penuntasan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Studi ini dimaksudkan guna menganalisis fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut ketentuan hukum yang berjalan serta mengkaji implikasi yuridis dari perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Metode yang dipakai yakni penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) beserta pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis bahan hukum sekunder, primer, beserta tersier. Temuan analisis memperoleh bahwasanya fungsi Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut UU No. 11 Tahun 2021 mencakup kewenangan untuk menetapkan pantas ataupun tidaknya sebuah perkara dialihkan menuju pengadilan berpijak pada sarana pembuktian yang sah, melaksanakan penuntutan di hadapan pengadilan, serta melaksanakan wewenang lainnya yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan kedudukan sebagai pengendali perkara (Dominus Litis). Implikasi yuridis dari perubahan tersebut meliputi tiga aspek fundamental: pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif berlandaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020; penguatan prinsip Dominus Litis yang memberikan ruang diskresi lebih luas kepada Jaksa dalam mengendalikan perkara namun memerlukan koordinasi efektif dengan penyidik melalui mekanisme SPDP; serta reorientasi fungsi penuntutan yang mengintegrasikan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial sesuai teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Dengan demikian, UU No. 11 Tahun 2021 telah memperluas dan memperkuat peran Kejaksaan pada sistem peradilan pidana Indonesia melalui penguatan fungsi penuntutan beserta pengaturan eksplisit mengenai keadilan restoratif, yang mempertegas kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia constitutes one of the main pillars in the criminal justice system, holding a strategic position as the executor of state power in the field of prosecution. As a law enforcement institution, the Prosecutor's Office upholds the principle of Dominus Litis, signifying the controller of cases in criminal court proceedings. Following the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, significant changes have occurred regarding the authority of the Prosecutor's Office, particularly in the aspects of prosecution and case resolution through a restorative justice approach. This research aims to analyze the function of the Prosecutor's Office in prosecuting criminal cases according to applicable legal provisions and to examine the juridical implications of the changes brought about by Law Number 11 of 2021. The method employed is normative legal research with a statute approach and conceptual approach, through analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study findings indicate that the function of the Prosecutor's Office in prosecuting criminal cases according to Law No. 11 of 2021 encompasses the authority to determine whether a case is worthy of being submitted to court based on valid evidence, to conduct prosecution before the court, and to exercise other authorities granted by law with the position as case controller (Dominus Litis). The juridical implications of these changes include three fundamental aspects: a paradigm shift in law enforcement from a retributive approach toward restorative justice through Attorney General Regulation Number 15 of 2020; strengthening of the Dominus Litis principle which provides broader discretionary space for prosecutors in controlling cases but requires effective coordination with investigators through the SPDP mechanism; and reorientation of prosecution functions that integrate substantive justice values and social benefits in accordance with Gustav Radbruch's theory of legal objectives. Consequently, Law No. 11 of 2021 has expanded and strengthened the role of the Prosecutor's Office in Indonesia's criminal justice system through the enhancement of prosecution functions and explicit regulation of restorative justice, which reinforces the position of the Prosecutor's Office as a public prosecution institution oriented toward substantive justice, legal certainty, and public welfare.