URGENSI TEKNOLOGI DIGITAL FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menjadi persoalan yang berulang dan berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, serta ketertiban sosial. Kondisi geografis wilayah yang didominasi lahan gambut serta keterbatasan infrastruktur turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemanfaatan teknologi digital forensik menjadi relevan tidak hanya sebagai instrumen pencegahan, tetapi juga sebagai pendukung pembuktian tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi urgensi teknologi digital forensik dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, hambatan dalam pemanfaatannya, serta upaya optimalisasi penerapannya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi teknologi digital forensik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Bhabinkamtibmas, dan Masyarakat Peduli Api, serta didukung oleh penyebaran kuesioner kepada 150 responden. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk untuk menggambarkan kondisi faktual pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital forensik memiliki urgensi tinggi dalam mendukung deteksi dini dan pengawasan titik panas, serta berpotensi memperkuat proses pembuktian tindak pidana. Namun demikian, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, serta faktor budaya masyarakat yang masih melakukan pembakaran lahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem teknologi berbasis digital forensik, peningkatan kapasitas aparat, serta koordinasi antar instansi guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Forest and land fires in Kepulauan Meranti Regency remain a recurring issue with significant impacts on the environment, public health, and social order. The geographical condition of the area, which is dominated by peatlands, along with limited infrastructure, further increases the risk of fire occurrences. In the context of criminal law enforcement, the utilization of digital forensic technology becomes relevant not only as a preventive instrument but also as a tool to support the evidentiary process in criminal cases. The problems addressed in this study include the urgency of digital forensic technology in law enforcement of forest and land fire crimes, the obstacles in its implementation, and efforts to optimize its application in Kepulauan Meranti Regency. This study aims to analyze the urgency of digital forensic technology, identify the challenges faced, and formulate strategies to enhance the effectiveness of law enforcement through technological utilization. This research uses empirical law methods with a sociological approach. The data was obtained through interviews with law enforcement officers, BPBD, Environmental Service, Bhabinkamtibmas, and the Fire Care Community, and supported by the distribution of questionnaires to 150 respondents. The collected data was analyzed qualitatively to describe the factual condition of technology utilization in the prevention of forest and land fires in Kepulauan Meranti Regency. The results indicate that digital forensic technology has high urgency in supporting early detection and hotspot monitoring, as well as the potential to strengthen the evidentiary process in criminal law enforcement. However, its utilization has not been optimal due to limitations in infrastructure, budget, human resources, and cultural practices of land burning within the community. Therefore, it is necessary to strengthen digital forensic-based technological systems, enhance the capacity of law enforcement personnel, and improve inter-agency coordination to achieve more effective and sustainable criminal law enforcement in Kepulauan Meranti Regency.