PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN FASILITASI PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAE-RAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG TERTIB HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Peranan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara cenderung strategis sehubungan pengimplementasiannya sebagai fasilitator maupun pembinaan atas produk hukum Pemkab atau Kota sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Studi peneliti diperuntukkan agar dianalisisnya landasan secara hukum, bentuk juga alur pelaksanaan pembinaan maupun fasilitasi produk hukumnya biro tersebut, dengan faktor-faktor pemengaruhnya optimalisasi pelaksanaan tugasnya demi mendukung tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Studi peneliti bersifat yuridis-normatif dengan pendekatannya berbasis statute atau perundang-undangan serta konseptual. Perolehan bahan hukumnya bersumber regulasi UU, dokumen kelembagaannya Biro Hukum, serta literatur hukum terkait. Perolehan studi memperlihatkan bahwasanya kedua kewenangan yang dimaksud didapatkan dengan regulasi UU RI No. 23 / 2014 terkait Pemda Pasal 91, PP RI No. 12 / 2017, PP RI No. 33 / 2018, serta Permen Dalam Negeri RI No. 80 / 2015 Jo. Permen Dalam Negeri RI No. 120 / 2018. Pelaksanaan dilakukan melalui evaluasi, fasilitasi, klarifikasi, verifikasi, serta dibagikannya nomor pendaftarnya atas susunan produk hukumnya tingkat kota ataupun kabupaten. Optimalisasi pengimplementasian tugasnya memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota, serta pemanfaatan sistem elektronik secara maksimal.

Regional Secretariat’s Legal Bureau of North Sumatra applied crucial position to carry out guidance and facilitation related to legal products of Regency/City Governments including in Governor’s duties as Central Government’s Representative. Researcher’s study focused on analyzing basis of legal also type with procedure of implementing these two roles along with elements which are influencing optimization in implementation of these duties in supporting legal order in the administration of regional government. Researcher applied normative juridical including           2 approaches called statute and conceptual. Data collected by legislation, institutional documents of the Legal Bureau, and related legal literature. All findings found authority for guidance also facilitation is derived from Indonesian Law No. 23 / 2014 specifically Article 91, Government Law No. 12 / 2017, Government Law No. 33 / 2018, also Minister of Home Affairs Regulation Number 80 / 2015 as amended by Minister of Home Affairs Law No. 120 / 2018. Implementation is carried out through evaluation, facili-tation, clarification, verification, and the provision of registration numbers for draft legal products of Regency or City Governments. Optimizing the implementation of these duties requires increasing human resource capacity, strengthening coordination with its Legal Sec-tions, and maximizing the use of electronic systems.