ANALISIS ASAS BENDERA KAPAL DI LAUT LEPAS:

STUDI KASUS LOTUS ANTARA FRANCE DAN TURKEY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan perkembangan asas bendera kapal (flag state principle) dalam penyelesaian sengketa hukum di laut lepas, dengan memfokuskan kajian pada perbandingan antara hukum internasional klasik (Kasus SS Lotus 1927) dan hukum laut modern (UNCLOS 1982). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum internasional klasik, sebagaimana diputuskan dalam Kasus Lotus, asas bendera kapal tidak bersifat absolut. Negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan asas personal pasif selama tidak ada larangan eksplisit dalam hukum internasional. Namun, pasca berlakunya UNCLOS 1982, khususnya melalui Pasal 92 dan Pasal 97, asas bendera kapal mengalami penguatan normatif sebagai yurisdiksi eksklusif guna menciptakan kepastian hukum di laut lepas. Meskipun demikian, kedaulatan ini tetap memiliki pengecualian pada kasus tertentu seperti pembajakan (piracy) yang tunduk pada yurisdiksi universal demi kepentingan masyarakat internasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan negara bendera terhadap praktik flag of convenience guna memastikan penegakan hukum yang efektif di wilayah laut internasional.

This study aims to analyze the consistency and development of the flag state principle in resolving legal disputes on the high seas, focusing on the comparison between classical international law (the SS Lotus Case of 1927) and modern maritime law (UNCLOS 1982). The research method employed is normative legal research using a statute approach and a case approach. The results indicate that in classical international law, as decided in the Lotus Case, the flag state principle was not absolute. States could exercise jurisdiction based on the passive personality principle as long as there was no explicit prohibition in international law. However, following the enactment of UNCLOS 1982, specifically through Articles 92 and 97, the flag state principle underwent normative strengthening as an exclusive jurisdiction to establish legal certainty on the high seas. Nevertheless, this sovereignty remains subject to exceptions in specific cases such as piracy, which falls under universal jurisdiction for the benefit of the international community. This study recommends strengthening flag state supervision over "flag of convenience" practices to ensure effective law enforcement in international waters.