PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Abstrak

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan utama dalam proses penuntutan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penuntut umum dalam persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan kasus (case approach), berdasarkan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta data empiris dari Kejaksaan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan hasil persidangan, mulai dari penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga penyusunan surat tuntutan pidana (requisitoir). Penuntut umum bertanggung jawab menjamin proses hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, serta perbedaan interpretasi hukum antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara penuntut umum, penyidik, dan pengadilan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan agar proses penuntutan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran penuntut umum berkontribusi penting terhadap terwujudnya sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

The Prosecutor’s Office is the only state institution in Indonesia authorized to prosecute criminal cases and execute court decisions. This study aims to analyze the role of the public prosecutor in the trial process of aggravated theft cases at the Medan District Prosecutor’s Office, as well as to identify the challenges faced in its implementation. The research uses a normative juridical approach combined with a case approach, based on statutory regulations, legal doctrines, and empirical data obtained from the Medan District Prosecutor’s Office. The findings indicate that public prosecutors play a crucial role in determining the direction and outcome of criminal proceedings, starting from the preparation of indictments, presentation of evidence in court, to the drafting of sentencing demands (requisitoir). The prosecutors are responsible for ensuring that every stage of the judicial process upholds the principles of justice, legal certainty, and legal benefit. However, in practice, several obstacles remain, including limited evidence, uncooperative witnesses, and differences in legal interpretation among law enforcement agencies. Therefore, improved coordination among prosecutors, investigators, and the judiciary, as well as strengthening human resource capacity within the Prosecutor’s Office, are necessary to ensure that prosecution processes are more effective, efficient, and capable of deterring offenders. This study emphasizes that optimizing the role of public prosecutors significantly contributes to achieving a criminal justice system that is fast, simple, and low-cost.