PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst)

Abstrak

Korupsi yang melibatkan korporasi semakin meningkat seiring perkembangan dunia usaha. Meskipun Pasal 20 UU Tipikor telah memungkinkan pemidanaan korporasi, penerapannya masih lemah dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi ekspor CPO serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang membebaskan korporasi dengan alasan perbuatan bukan tindak pidana, meskipun unsur korupsi dan kerugian negara telah terbukti. Putusan tersebut bertentangan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan asas kemanfaatan hukum, serta diperparah oleh adanya dugaan suap yang mencederai independensi peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya penerapan hukum terhadap korporasi menghambat pemberantasan korupsi dan merugikan kepentingan publik.

Corruption involving corporations is on the rise as the business world develops. Although Article 20 of the Anti-Corruption Law allows for the prosecution of corporations, its implementation remains weak in practice. This study uses a normative juridical method with a legislative and case approach to analyze corporate criminal liability in CPO export corruption cases and the judges' considerations in Decision Number 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. The results of the study show that there is a discrepancy between the prosecutor's indictment and the judge's decision to acquit the corporation on the grounds that the act was not a criminal offense, even though the elements of corruption and state losses had been proven. The decision contradicts the doctrine of corporate criminal liability and the principle of legal benefit, and is exacerbated by allegations of bribery that undermine the independence of the judiciary. This study confirms that the weak enforcement of the law against corporations hinders the eradication of corruption and harms the public interest.