PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MUTASI JABATAN DI KOTA BENGKULU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keputusan pemerintah daerah dalam mutasi jabatan, serta mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ASN terhadap keputusan mutasi jabatan di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan perlindungan hukum ASN telah tersedia secara berlapis, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hingga mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, perlindungan yang tersedia secara normatif tersebut belum dapat dikatakan memadai secara substansial dan praktis, mengingat masih lemahnya pengawasan independen pasca-penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kuatnya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan mutasi di tingkat daerah, serta minimnya keberanian ASN untuk menempuh jalur hukum akibat ketimpangan posisi struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan yang berdimensi normatif, kelembagaan, kultural, dan prosedural agar perlindungan hukum bagi ASN terhadap keputusan mutasi jabatan di Kota Bengkulu dapat terwujud secara substantif.

This study aims to analyze the legal framework protecting Civil State Apparatus (ASN) against regional government decisions on job transfers, as well as to evaluate whether existing regulations have provided adequate legal protection for ASN regarding job transfer decisions in Bengkulu City. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case study approach. The findings indicate that, normatively, legal protection for ASN has been made available in multiple layers, ranging from Law Number 20 of 2023 on Civil State Apparatus, BKN Regulation Number 5 of 2019, Law Number 30 of 2014 on Government Administration, to the mechanism of filing claims before the State Administrative Court. Nevertheless, the protection available at the normative level cannot yet be considered substantively and practically adequate, given the continued weakness of independent oversight following the abolition of the Civil State Apparatus Commission (KASN), the strong influence of political considerations in transfer decision-making at the regional level, and the limited willingness of ASN to pursue legal remedies due to structural power imbalances. This study concludes that reinforcement across normative, institutional, cultural, and procedural dimensions is necessary in order for legal protection for ASN against job transfer decisions in Bengkulu City to be substantively realized.